Anggaran 2026 merupakan dokumen keuangan resmi yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Nagari Bungo Tanjuang selama tahun anggaran berjalan. Proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif melalui berbagai tahapan yang melibatkan masyarakat dan lembaga nagari.
Tahapan dimulai dengan pelaksanaan Musyawarah Nagari (Musna) pada 30 Juni 2025, sebagai forum penjaringan aspirasi dan usulan masyarakat dari seluruh jorong. Dalam forum tersebut juga dibentuk Tim Verifikasi yang bertugas menilai kelayakan teknis dan administratif dari setiap usulan.
Selanjutnya, dilakukan verifikasi lapangan pada 24 Juli 2025 yang diikuti oleh tim verifikasi, perwakilan jorong, serta pendamping desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usulan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan survei teknis pada 7 Agustus 2025 untuk menilai kelayakan kegiatan serta kebutuhan anggaran secara lebih rinci.
Setelah melalui tahapan tersebut, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari) pada 22 September 2025 sebagai forum penajaman dan penyepakatan usulan prioritas pembangunan. Hasil musrenbang kemudian ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 22 Oktober 2025.
APB Nagari Bungo Tanjuang Tahun Anggaran 2026 selanjutnya disusun berdasarkan RKP tersebut dan telah disesuaikan dengan ketentuan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Setelah melalui proses evaluasi pada 21 Januari 2026, APB Nagari disahkan melalui musyawarah pada tanggal 9 Februari 2026 dan ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
APB Nagari ini mencerminkan komitmen Pemerintah Nagari dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Rincian lengkap APB Nagari Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada modul anggaran yang tersedia.